PENJAMINAN MUTU FKIP UMS MELAKUKAN KEGIATAN BENCHMARKING DENGAN LJM UNPAR

Surakarta –  Lembaga Penjaminan Mutu (LJM) dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GJM) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melakukan kegiatan benchmarking dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Parahyangan (LPM UNPAR). TIM LJM UMS disambut hangat oleh TIM LPM UNPAR. Tim LJM UMS tertarik dengan Standar Khas UNPAR dalam melakukan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) hingga standar sarana prasarana yang diterapkan di UNPAR serta mengenai peningkatan budaya mutu.

Pertemuan antara tim LJM UMS dengan tim LPM UNPAR dibuka oleh Kepala LPM UNPAR Prof. Dr. J. Dharma Lesmono, Kepala Divisi Pengembangan dan Peraturan LPM UNPAR Dr. R. Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. Kemudian ketua LJM UMS Hari Prasetyo, Ph.D. menuturkan bahwa, “Benchmarking bersama tim LPM UNPAR penting untuk dilakukan agar mengetahui bagaimana pengelolaan mutu sebagai sesama Perguruan Tinggi Swasta (PTS)”.

Tim LJM UMS tertarik dengan kondisi penjaminan mutu di UNPAR sehingga sejumlah hal dibicarakan kedua belah pihak seraya berdiskusi santai, diawali membahas sejarah, struktur organisasi hingga siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). Selain ingin mengetahui siklus PPEPP yang dilakukan LPM UNPAR, Ketua LJM UMS Hari Prasetyo, Ph.D  menggali lebih jauh bagaimana LPM UNPAR sebagai inti strategis pengelola sistem penjaminan menetapkan model SPMI yang dijalankan sehingga proses PPEPP itu bisa berjalan efektif. Hal lain yang menarik atensi tim LJM UMS adalah terkait Standar Khas UNPAR dalam SPMI. Tim LJM UMS ingin mengetahui lebih jauh rumusan Standar Khas UNPAR yang tidak ada dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu.

Selama pertemuan, baik tim LJM UMS maupun LPM UNPAR saling berbagi strategi yang dilakukan demi menjaga keberlangsungan budaya mutu Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Mulai dari pembenahan yang harus dilakukan hingga berbagai tantangan dan peluang agar selalu mengacu pada kondisi terbaru. Dalam hal ini termasuk implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menjadi perhatian bersama.